RumpiKotaCom, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kedaerahan menggelar aksi penyampaian pendapat di Jakarta, Rabu (28/1/2026). Aksi tersebut menyoroti dugaan perkara hukum yang tengah melibatkan seorang pejabat daerah yang juga diketahui memiliki posisi strategis di lingkungan organisasi politik.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pimpinan organisasi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap yang bersangkutan. Desakan itu disampaikan menyusul informasi bahwa pejabat dimaksud telah menjalani pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen dan/atau peniruan tanda tangan.
Koordinator aksi, Andi Zurhum, menyampaikan bahwa langkah tegas diperlukan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga dan organisasi yang menaungi pejabat tersebut.
“Ketika seorang pejabat publik sedang menghadapi proses hukum, respons yang cepat dan tegas dari pimpinan menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Andi.
Mahasiswa menilai, dugaan perkara yang disorot berkaitan dengan pasal pidana tentang pemalsuan surat, yang dinilai sebagai tindak serius dan berdampak pada aspek etika serta moral pejabat publik. Oleh karena itu, mereka meminta agar pimpinan organisasi tidak hanya melakukan klarifikasi, tetapi juga mempertimbangkan langkah organisatoris yang lebih tegas.
Selain itu, massa aksi juga mendorong lembaga etik di tingkat daerah untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan internal guna memastikan akuntabilitas serta menjaga kehormatan lembaga perwakilan.
Tak hanya menyampaikan tuntutan secara simbolik, mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum di tingkat pusat untuk memberikan atensi terhadap proses penanganan perkara tersebut agar berjalan profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan non-hukum.
Aksi tersebut, menurut para peserta, merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penegakan hukum dan etika publik. Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus yang disorot serta membuka kemungkinan langkah lanjutan apabila tidak ada respons yang dianggap memadai.
Kasus ini dinilai menjadi ujian penting bagi komitmen para pemangku kepentingan dalam menjunjung prinsip hukum, etika, dan akuntabilitas di ruang publik.
