RumpiKotaCom – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur (BPI) Danantara masuk dalam 10 besar pejabat dengan kinerja memuaskan publik. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi terendah sebagai pejabat dengan kinerja paling buruk.
Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis, mengatakan survei ini dilakukan secara tatap muka pada 20–29 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.668 responden di 38 provinsi. Sampel diambil menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,4% pada tingkat kepercayaan 95%.
“Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Survei dilakukan tatap muka agar hasilnya lebih representatif,“ ujar Togu dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).
Kepercayaan Publik pada Prabowo–Gibran Tinggi
Survei LKPI mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 81,5%. Sementara tingkat kepuasan terhadap kinerja keduanya berada pada angka 76,8%.
“Tingkat keyakinan masyarakat bahwa Presiden Prabowo akan menghadirkan perubahan dan perbaikan kesejahteraan mencapai 81,6%,” kata Togu.
Pada aspek pemberantasan korupsi dan pengembalian aset negara, 80,8% responden menyatakan puas.
Top 10 Pejabat Berkinerja Memuaskan
Dalam penilaian terhadap menteri dan pimpinan lembaga negara, Kejaksaan Agung menduduki peringkat pertama dengan tingkat kepuasan 75,3%.
Berikut pejabat/kementerian dengan nilai tertinggi:
1. Kejaksaan Agung – 75,3%
2. Kementerian Pertahanan – 73,7%
3. Kementerian Keuangan – 72,8%
4. Kementerian Luar Negeri – 72,1%
5. Kementerian Sekretariat Negara – 71,3%
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi – 71,1%
7. Sekretaris Kabinet – 68,2%
8–10. Termasuk Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur (BPI) Danantara yang dinilai publik sebagai pejabat dengan kinerja memuaskan.
Bahlil Paling Buruk, Masuk Daftar Menteri Layak Di-reshuffle
Di sisi lain, LKPI mencatat tiga pejabat dengan rapor terburuk:
1. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) – 17,1%
2. Dadan Hindayana (Kepala BGN) – 18,1%
3. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) – 19,1%
“Penilaian publik menunjukkan tiga nama ini menjadi yang terburuk dan termasuk kategori menteri yang layak dipertimbangkan untuk di-reshuffle,” ujar Togu.
Selain itu, 20 kementerian/lembaga lainnya mencatat tingkat kepuasan publik di bawah 50%, bahkan sebagian di bawah 30%.
Bidang Mana yang Dianggap Sudah dan Belum Memuaskan?
Menurut LKPI, beberapa capaian awal pemerintahan Prabowo dinilai positif, antara lain:
Pemberantasan korupsi
Pengembalian aset negara
Diplomasi dan hubungan luar negeri
Namun, sektor-sektor berikut dinilai publik masih belum memuaskan:
Kesejahteraan sosial
Perekonomian nasional
Pembukaan lapangan kerja
“Publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kuat dari pemerintah di tahun-tahun berikutnya,” imbuh Togu.
Empat Indikator Penilaian LKPI
Evaluasi terhadap kinerja pejabat dan menteri didasarkan pada empat indikator:
1. Pencapaian program
2. Realisasi kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat
3. Kualitas kepemimpinan dan koordinasi
4. Penerapan pemerintahan bersih dan bebas korupsi
Survei LKPI Ungkap 10 Pejabat Berkinerja Terbaik, Bahlil Jadi yang Terburuk
Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.