RumpiKotaCom, Jakarta– Politisi Partai Gerindra sekaligus Komisaris PT Pelindo, Arief Poyuono, menilai ketergantungan Indonesia terhadap pembiayaan valuta asing masih menjadi akar kerentanan ekonomi nasional di tengah gejolak global, mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat hingga krisis geopolitik.
Menurut Arief, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya biaya pembiayaan yang berulang setiap kali terjadi guncangan global menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar respons kebijakan jangka pendek, melainkan arsitektur keuangan nasional yang belum sepenuhnya mandiri.
“Indonesia bukan kekurangan proyek yang layak secara ekonomi. Yang langka adalah pembiayaan jangka panjang berbiaya wajar dalam mata uang sendiri,” kata Arief dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Ketergantungan Valuta Asing Jadi Sumber Risiko
Arief menjelaskan, dalam teori keuangan modern, biaya modal di negara berkembang lebih banyak ditentukan oleh faktor struktural seperti kedalaman pasar keuangan, risiko nilai tukar, serta persepsi stabilitas makroekonomi.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat banyak perusahaan domestik terdorong menggunakan utang valuta asing, meskipun kegiatan usahanya sebagian besar beroperasi di dalam negeri.
“Ini dikenal sebagai fenomena original sin, yakni ketidakmampuan negara berkembang meminjam dalam mata uang domestik di pasar internasional,” ujarnya.
Akibatnya, saat nilai tukar melemah, beban utang melonjak dan neraca perusahaan memburuk. Depresiasi rupiah yang seharusnya meningkatkan daya saing ekspor justru berubah menjadi ancaman stabilitas ekonomi.
“Fenomena ini disebut balance sheet effect, di mana krisis muncul bukan dari inflasi atau defisit fiskal, tetapi dari ketidaksesuaian mata uang antara aset dan kewajiban,” kata Arief.
Negara Perlu Berperan sebagai Arsitek Pasar
Dalam konteks tersebut, Arief menilai pembiayaan campuran (blended finance) perlu ditempatkan sebagai instrumen strategis, bukan sekadar bentuk subsidi atau intervensi negara.
Menurut dia, blended finance justru lahir dari pengakuan adanya kegagalan pasar, ketika risiko dipersepsikan lebih tinggi dari risiko nyata sehingga investasi produktif tidak berjalan.
“Peran negara bukan menggantikan pasar, melainkan mengoreksi distorsi. Dengan menempatkan modal publik sebagai first loss, negara menurunkan risiko investor swasta dan menekan biaya modal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendekatan ini penting untuk mendorong pembiayaan jangka panjang tanpa meningkatkan ketergantungan pada utang valuta asing.
Pasar Modal Perlu Lebih Inklusif
Arief juga menyoroti pasar modal Indonesia yang dinilainya masih didominasi perusahaan besar dan investor institusional, sementara jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih bergantung pada kredit perbankan jangka pendek dengan bunga relatif tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi jangka panjang membutuhkan pendalaman pasar, bukan hanya peningkatan kapitalisasi,” katanya.
Ia mengusulkan pengembangan pasar modal lokal yang berdampingan dengan bursa utama, dengan aturan lebih sederhana dan biaya lebih rendah, untuk mendukung pembiayaan UMKM, koperasi, dan proyek produktif daerah.
“Jika ribuan perusahaan lokal dapat mengakses pasar modal, Indonesia akan memiliki basis pembiayaan domestik yang jauh lebih stabil dibanding aliran modal jangka pendek,” ujar Arief.
Stabilitas Makro dan Literasi Keuangan
Menurut Arief, seluruh gagasan tersebut bergantung pada fondasi makroekonomi yang kredibel, termasuk disiplin fiskal, inflasi yang terkendali, serta kebijakan moneter yang independen.
Selain itu, literasi keuangan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci agar pasar modal tidak berubah menjadi arena spekulasi semata.
“Edukasi investor adalah bagian dari strategi stabilitas sistem keuangan, bukan kebijakan tambahan,” katanya.
Menuju Kedaulatan Finansial
Arief menegaskan, upaya membangun pasar modal yang inklusif dan mengurangi ketergantungan pada utang valuta asing tidak berarti menutup diri dari globalisasi.
“Kedaulatan finansial bukan menolak modal asing, tetapi memastikan modal tersebut memperkuat, bukan mengguncang, fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia optimistis Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk mencapai kedaulatan finansial, mulai dari pasar domestik yang besar hingga basis produksi yang beragam.
“Yang dibutuhkan adalah visi jangka panjang agar sistem keuangan benar-benar melayani ekonomi riil dan masyarakat luas,” pungkas Arief.
