RumpikotaCom – Masalah-masalah ekonomi yang penting & butuh diperhatikan di saat ini adalah :
- Pengendalian utang negara yang overdosis.
- Menghentikan liberalisasi atas harga kebutuhan dasar.
- Meregulasi E-commerce, supaya E-commerce berjalan dengan menghargai rantai distribusi.
- Memperbaiki konsep kerja KMP (Koperasi Merah Putih), supaya KMP tidak bertabrakan dengan usaha-usaha warga.
- Memperbaiki konsep kerja MBG, supaya uang MBG bisa mengalir/mengucur sampai ke level akar rumput & dinikmati oleh banyak warga masyarakat, bukan hanya mengalir di level atas & dinikmati oleh segelintir orang saja.
- Memperbaiki konsep kerja BPJS, supaya pelaku nakes (dokter – laboratorium – apotek) yang praktek mandiri (non-BPJS) tidak tersisihkan & bisa ikut terintegrasi ke dalam sistem BPJS.
Problem pada pemerintah sekarang adalah sering membuat kebijakan yang secara gambaran besar terlihat baik, namun teknisnya keliru, sehingga teknis yang keliru tersebut menjadikan kebijakan pemerintah hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat di level atas namun tidak mengucur sampai ke semua lapisan masyarakat di level bawah. Sehingga tugas pemerintah ke depan adalah memperbaiki teknis dari kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga efeknya bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat sampai ke level akar rumput & bukan hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat di level atas saja.
Misalnya, banyak dari pejabat-pejabat pemerintah yang sama sekali tidak paham mengenai rantai distribusi, padahal pemahaman mengenai rantai distribusi itu sangat penting karena menyangkut realitas ekonomi pada masyarakat di akar rumput. Tanpa pemahaman terhadap rantai distribusi, maka efek dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hanya akan dinikmati oleh segelintir masyarakat di level atas saja & tidak akan mengucur sampai ke semua lapisan masyarakat di level bawah. Oleh karena itu, semua pejabat-pejabat pemerintah wajib punya pemahaman yang baik mengenai rantai distribusi, supaya bisa membuat kebijakan yang mengucur sampai ke level bawah & dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
1. Pengendalian utang negara yang overdosis.
Mengenai utang negara, untuk menilai aman atau tidaknya utang negara itu sebenarnya jangan diukur dari rasio utang vs PDB, tapi seharusnya dari rasio cicilan utang vs APBN.
Idealnya, rasio cicilan utang vs APBN adalah maksimal 20% (atau maksimal 1/5 APBN), lebih daripada itu berarti sudah lampu merah.
Sedang tahun 2025 saja, rasio cicilan utang vs APBN adalah 38%, berarti hampir setengah APBN digunakan hanya untuk membayar cicilan utang saja, sehingga tentu kemampuan APBN untuk mengaliri likuiditas ke masyarakat menjadi sangat lemah & APBN tidak mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi.
Untuk itu, pemerintah sangat butuh mengendalikan utang negara, yaitu :
- Rem penambahan utang baru (moratorium proyek-proyek negara).
- Restrukturisasi rasio cicilan utang vs APBN menjadi max 20%, supaya ada banyak sisa APBN (min 80% APBN) yang bisa digunakan utk mengaliri likuiditas ke masyarakat.
- Relokasi pos anggaran APBN ke sektor-sektor pemulihan ekonomi (subsidi kebutuhan dasar, menaikkan gaji PNS level bawah, meningkatkan transfer dana ke daerah, melunasi utang-utang masyarakat di bank, meningkatkan penyaluran bansos ke masyarakat).
Harapannya, utang negara yang terkendali akan membuat APBN mampu menjadi motor penggerak ekonomi (menyubsidi kebutuhan dasar & mengaliri likuiditas uang ke masyarakat), sehingga membuat roda ekonomi kembali bergerak.
2. Menghentikan liberalisasi atas harga kebutuhan dasar.
Coba lihat harga sembako – pendidikan hari ini yang sangat mahal.
- Di era SBY, biaya pendidikan SMA hanya Rp 200 ribu/bulan, sedang hari ini Rp 1.5 juta/bulan.
- Harga bawang di pasar mencapai Rp 40 ribu/kg.
Ini menunjukkan terjadi liberalisasi atas harga kebutuhan dasar & sangat membebani masyarakat. Dompet masyarakat hanya habis untuk penuhi kebutuhan dasar & tidak ada sisa uang di dompet masyarakat untuk belanja kebutuhan sampingan.
Terjadinya liberalisasi atas harga kebutuhan dasar sudah melanggar HAM masyarakat, terlebih lagi melanggar prinsip berdirinya Negara Indonesia di UUD 1945 bahwa Negara Indonesia hadir untuk melindungi segenap rakyat, lalu kok hari ini soal kebutuhan dasar rakyat saja tidak dilindungi ?
Untuk itu, pemerintah butuh kembali ke paradigma Orba, di mana pemerintah kembali berperan dalam mengendalikan harga kebutuhan dasar (pangan – pendidikan – kesehatan) :
- Membangun sistem pengendali harga pada kebutuhan dasar (kembalikan peranan Bulog sebagai stabilisator harga).
- Meregulasi standar harga (batas atas harga) pada kebutuhan dasar.
- Memperbesar subsidi pada kebutuhan dasar.
Sehingga dengan kembalinya peranan pemerintah dalam mengendalikan harga atas kebutuhan dasar (seperti era Orba), maka pemerintah dapat memenuhi HAM masyarakat & menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 untuk melindungi segenap rakyat atas kebutuhan dasar.
3. Meregulasi E-commerce, supaya E-commerce berjalan dengan menghargai rantai distribusi.
Ada masalah yang baru terjadi di jaman ini & belum pernah terjadi sebelum jaman ini, yaitu masalah E-commerce. Masalah E-commerce ini masih banyak yang buta, bahkan para ekonom-ekonom sedunia pun belum sadar akan masalah e-commerce ini. Banyak dari ekonom-ekonom hanya menganalisa keruntuhan ekonomi hari ini hanya berdasar faktor tradisional (misal : utang negara, inflasi, banjir impor, gejolak luar negeri), tapi mereka melewatkan faktor E-commerce, padahal faktor E-commerce inilah yang menjadi biang keladi utama dari keruntuhan ekonomi di mana-mana di hari ini.
Masalah E-commerce sebenarnya hanya 1 saja, yaitu merusak rantai distribusi, namun efek dari kerusakan rantai distribusi ini sangat besar bagi perekonomian di masyarakat. Karena di dunia ekonomi hanya ada 2 jenis profesi : Produsen & Distributor (atau rantai distribusi), kalau profesi Distributor dimatikan maka berarti profesi yang tersisa tinggal Produsen saja, dan mustahil semua orang mampu menjadi Produsen tapi hanya sebagian kecil yang mampu menjadi Produsen sementara sisanya bergerak di Distributor.
Memang profesi Distributor tidak memberi nilai tambah kepada konsumen, tapi memberi kontribusi nilai tambah kepada ekonomi makro melalui menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi Produsen (yang kebanyakan adalah masyarakat di level akar rumput / kaum menengah bawah), memperkuat daya beli (karena masyarakat punya lapangan kerja & pendapatan melalui adanya rantai distribusi), dan menopang stabilitas ekonomi di masyarakat.
Itulah sebabnya profesi Distributor wajib kita hargai & jaga kelangsungannya, karena profesi Distributor adalah pilar penyangga dari dunia ekonomi sehingga menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Menyepelekan & menghancurkan profesi Distributor berarti ikut menghancurkan pilar penyangga dari dunia ekonomi sehingga menyebabkan kehancuran dari dunia ekonomi itu sendiri & menimbulkan instabilitas sosial di masyarakat.
Adapun penjelasan lengkap mengenai Masalah E-commerce beserta solusinya bisa dibaca di link ini : https://rumpikota.com/kehancuran-ekonomi-akibat-e-commerce-tidak-menjaga-rantai-distribusi
4. Memperbaiki konsep kerja KMP (Koperasi Merah Putih), supaya KMP tidak bertabrakan dengan usaha-usaha warga.
Pemisahan tupoksi/peranan KMP supaya tidak beririsan/bersinggungan dengan usaha-usaha warga :
- KMP cukup berperan sebagai stabilisator harga kebutuhan pokok yang dianggap penting untuk dijaga inflasi harganya di masyarakat, misalnya Minyak Goreng, Gas LPG, gula, garam, bawang putih, bawang merah, sembako. KMP tidak perlu menjual semua produk karena nanti akan bersinggungan dengan usaha-usaha warga.
- KMP berposisi di level Grosir, bukan di level Ecer, supaya memberi peluang bagi warga untuk berekonomi (menjual ulang) & tidak bersinggungan dengan usaha-usaha warga yang bergerak di level Ecer.
- Andaipun KMP mau menjual ecer, maka harganya wajib lebih mahal Rp 2.000-3.000 dibanding harga di level Ecer pada usaha-usaha warga, supaya tidak mematikan usaha-usaha warga & mendorong konsumen untuk berbelanja ecer ke usaha-usaha warga dibanding berbelanja ecer ke KMP.
5. Memperbaiki konsep kerja MBG, supaya uang MBG bisa mengalir/mengucur sampai ke level akar rumput & dinikmati oleh banyak warga masyarakat, bukan hanya mengalir di level atas & dinikmati oleh segelintir orang saja.
Konsep MBG yang benar adalah Desentralisasi MBG, di mana MBG diserahkan saja pengelolaannya ke masing-masing sekolah, nanti masing-masing sekolah yang atur cara pemberian makanan ke murid. Bisa dengan cara :
- menyewa katering swasta.
- memberi voucher kepada murid untuk berbelanja di kantin sekolah (kalau sekolah ada kantinnya).
- memberi uang tunai kepada murid untuk dibelanjakan ke pedagang-pedagang makanan di sekitar sekolah.
Jadi dengan perubahan cara pengelolaan MBG menjadi ter-desentralisasi, maka uang bisa menyebar dengan lebih merata & lebih mengucur/mengalir sampai ke level akar rumput.
Dan perlu juga dibarengi dengan sistem pengawasan dari pemerintah kepada sekolah-sekolah yang menerima kucuran uang MBG, melalui :
- Penempatan wakil pemerintah (Dinas Pendidikan) ke masing-masing sekolah penerima uang MBG.
- Sidak rutin secara berkala dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah.
- Membangun Sistem Pengaduan MBG dari masyarakat ke Dinas Pendidikan.
6. Memperbaiki konsep kerja BPJS, supaya pelaku nakes (dokter – laboratorium – apotek) yang praktek mandiri (non-BPJS) tidak tersisihkan & bisa ikut terintegrasi ke dalam sistem BPJS.
Sejak ada BPJS, ada banyak pelaku nakes (dokter – laboratorium – apotek) yang praktek mandiri (non-BPJS) menjadi tersisihkan. Masalah ini juga perlu dipikirkan solusinya ke depan, supaya bisa mengintegrasikan para pelaku nakes yang tersisihkan tersebut ke dalam sistem BPJS, sehingga mereka bisa diberdayakan (mendapat kue ekonomi & sekaligus berkontribusi dalam memberi layanan kesehatan kepada masyarakat).
Demikianlah 6 masalah ekonomi yang terbesar di saat ini yang perlu ditangani oleh pemerintah, supaya bisa memulihkan & menyehatkan ekonomi di masyarakat.
Pemerintah tidak boleh hanya berhenti di kebijakan makro, namun butuh memperbaiki sampai ke level teknis di kebijakan mikro, supaya kue ekonomi benar-benar mengucur sampai ke level akar rumput & terdistribusi secara merata ke semua masyarakat.
