RumpikotaCom – Kementerian Perdagangan tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperkuat sistem logistik nasional dalam rangka mendorong perluasan ekspor ke pasar nontradisional. Salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah menghubungkan data antarpelabuhan dengan pelaku industri logistik melalui pembangunan infrastruktur digital yang lebih andal.
Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, menyampaikan bahwa penguatan sistem logistik memiliki peran krusial dalam upaya memperluas akses ekspor Indonesia ke berbagai negara. Saat ini, Indonesia tercatat telah memiliki 21 perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra, dan tengah mengupayakan 16 perjanjian lainnya yang sedang dalam tahap negosiasi.
“Pemerintah menargetkan adanya integrasi sistem e-logistics yang lebih solid, terutama dalam hal konektivitas data antarpelabuhan. Selain itu, forwarder nasional juga perlu dibekali dengan infrastruktur digital yang kuat agar mampu bersaing di tingkat global,” ujar Roro dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).
Roro menekankan pentingnya pemerintah mengatur arah strategi perdagangan secara lebih terstruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain memperluas ekspor, langkah ini juga merupakan upaya strategis untuk menghadapi tantangan global seperti meningkatnya arus proteksionisme di berbagai negara. “Salah satu kunci penting dalam upaya ini adalah memperkuat sistem logistik nasional,” tambahnya.
Terkait perkembangan aksesi perjanjian dagang, Roro menyebutkan bahwa Indonesia saat ini sedang memproses keikutsertaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta BRICS+, dua blok ekonomi yang memiliki potensi pasar sangat besar. Ia menilai bahwa transformasi digital dalam sektor logistik harus menjadi bagian dari strategi besar pemerintah ke depan.
Lebih jauh, Roro juga mengungkapkan perlunya memperluas ruang lingkup diplomasi perdagangan Indonesia. Ia menegaskan bahwa diplomasi perdagangan modern tak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga harus merambah pada aspek logistik, termasuk kelancaran proses lintas batas seperti kepabeanan, inspeksi karantina, hingga pengakuan dokumen digital.
“Indonesia akan aktif mendorong kerja sama teknis dan harmonisasi standar logistik dengan negara-negara mitra, sebagai bagian dari agenda diplomasi perdagangan yang lebih progresif,” tutup Roro.
