RumpiKotaCom,Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 102 miliar untuk penataan menyeluruh kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Anggaran tersebut mencakup pembongkaran tiang monorel mangkrak sekaligus perbaikan infrastruktur jalan, trotoar, drainase, penerangan, hingga penataan taman dan estetika kawasan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, biaya pembongkaran fisik tiang monorel hanya sebagian kecil dari total anggaran, yakni sekitar Rp 254 juta.
Sementara itu, sebagian besar dana difokuskan untuk penataan fasilitas publik agar kawasan Rasuna Said lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Perlu saya luruskan, yang Rp 100 miliar itu bukan untuk memotong tiangnya. Pembongkarannya hanya sekitar Rp 254 juta.
Sisanya adalah penataan jalan, trotoar, saluran air, penerangan, dan estetika kawasan,” kata Pramono saat meninjau kawasan Stasiun LRT Setiabudi, Rabu (14/1/2026).
Menurut Pramono, penataan tersebut telah melalui kajian teknis yang matang dan menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menyelesaikan persoalan fasilitas publik terbengkalai yang sudah berlangsung lebih dari dua dekade.
Ia menjelaskan, proyek ini mencakup perbaikan badan jalan, penataan saluran drainase untuk mencegah genangan, pembangunan trotoar yang ramah pejalan kaki, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penataan taman guna memperbaiki estetika kawasan bisnis utama Jakarta itu.
“Penataannya menyeluruh, mulai dari jalan, saluran air, trotoar, penerangan, sampai taman. Kami ingin Rasuna Said menjadi koridor jalan yang lebih baik dan tertib,” ujarnya.
Pemprov DKI menargetkan pembongkaran dan penataan 109 tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said rampung pada September 2026.
Pramono optimistis, setelah penataan selesai, kualitas layanan jalan akan meningkat dan diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di kawasan tersebut.
“Ada 109 tiang yang akan ditata sampai ujung Jalan Rasuna Said. Setelah ini selesai, saya yakin kawasan ini akan jauh lebih baik dan kemacetan bisa berkurang,” kata Pramono.
Pemprov DKI memastikan proses pembongkaran dan penataan dilakukan tanpa penutupan jalan utama, sehingga aktivitas lalu lintas dan kegiatan masyarakat tetap berjalan normal selama proyek berlangsung.
