RumpikotaCom – Bawaslu DKI Jakarta tancap gas memperkuat kolaborasi strategis dengan Radian Syam & Syam Legal Consultant guna mengakselerasi pengawasan pemilu berbasis hukum yang lebih kuat, responsif, dan berdampak luas.
Kegiatan yang digelar diGedung Setiabudi 2, Lantai 6 Suite 605C. Jl. H. R. Rasuna Said Kv. 62. Jakarta Selatan. Senin (13/4/2026), menjadi langkah konkret membangun sinergi lintas sektor dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya menghadapi tahapan pemilu mendatang yang semakin dinamis.
Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan aspek pencegahan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa pemilu, dengan pendekatan hukum yang lebih progresif serta menjangkau partisipasi publik secara masif.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar simbolik, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan yang adaptif terhadap kompleksitas pemilu modern.
“Pengawasan pemilu tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan praktisi hukum menjadi kunci untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah dan ditangani secara cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan Radian Syam & Syam Legal Consultant akan memperkuat fondasi penegakan hukum pemilu, sekaligus memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Pihak Radian Syam & Syam Legal Consultant menyatakan kesiapan penuh untuk terlibat aktif, tidak hanya dalam pendampingan hukum, tetapi juga dalam mendorong edukasi publik secara luas terkait kesadaran hukum kepemiluan.
“Literasi hukum harus diperluas secara masif. Masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga harus berani dan mampu mengawal jalannya demokrasi,” ungkap perwakilan mereka.
Sinergi ini diyakini menjadi game changer dalam memperkuat pengawasan pemilu di DKI Jakarta, dengan mendorong model kolaborasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan berdampak nyata.
Ke depan, kolaborasi ini akan terus diperluas dan diperkuat, tidak hanya pada aspek penanganan sengketa, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran dan penguatan kesadaran hukum publik secara lebih masif di berbagai lapisan masyarakat.
