Jakarta, RumpiKotaCom– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta memperkuat strategi pengawasan menghadapi tantangan pemilu di era digital dengan menjalin sinergi bersama Komando Satuan Siber (Satsiber) TNI. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga integritas demokrasi di tengah meningkatnya ancaman di ruang digital.
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Gedung Satsiber TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2026). Pertemuan ini melibatkan jajaran Bawaslu DKI Jakarta dan Komandan Satsiber TNI, Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, mengatakan tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks karena tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga berkembang pesat di ruang digital.
“Perkembangan teknologi membawa konsekuensi terhadap pola pelanggaran pemilu. Disinformasi, hoaks, hingga potensi gangguan siber menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius dan terukur,” kata Reki dalam keterangannya.
Ia menegaskan, kolaborasi dengan Satsiber TNI diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengawasan, terutama dalam hal deteksi dini serta respons terhadap ancaman siber yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Sementara itu, Komandan Satsiber TNI, Juinta Omboh Sembiring, menekankan pentingnya keamanan siber dalam menjaga stabilitas demokrasi modern.
“Ruang digital kini memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik. Karena itu, diperlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan ekosistem informasi tetap aman dan kondusif dari propaganda, disinformasi, maupun ujaran kebencian,” ujarnya.
Selain penguatan aspek pengamanan, kerja sama ini juga diarahkan pada peningkatan literasi digital masyarakat. Hal ini dinilai penting agar publik lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mampu berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.
Ke depan, Bawaslu DKI Jakarta dan Satsiber TNI akan mengembangkan kolaborasi berbasis pendekatan pentahelix. Pendekatan ini mencakup sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu berbasis teknologi.
Langkah tersebut juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan digital, hingga perluasan partisipasi publik yang berorientasi pada pencegahan.
Dengan strategi yang lebih komprehensif ini, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya mampu merespons ancaman yang ada, tetapi juga mengantisipasi berbagai dinamika yang terus berkembang di masa mendatang.
