Penulis: Rakhmat Djabar
RumpiKotaCom –Kemenangan telak pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 memberi pemerintah modal politik yang sangat kuat. Dukungan mayoritas rakyat ditambah koalisi parlemen yang super mayoritas seharusnya menjadi fondasi ideal bagi pemerintahan yang stabil, efektif, dan mampu menjalankan agenda pembangunan jangka panjang.
Dalam teori ekonomi politik, stabilitas politik merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dengan dukungan kuat biasanya lebih mampu menjalankan reformasi struktural, menarik investasi, dan menjaga optimisme pasar. Maka pada awal masa jabatan, ekspektasi publik dan dunia usaha terhadap Presiden Prabowo cukup tinggi: percepatan pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta pemulihan daya beli masyarakat.
Namun, memasuki pertengahan tahun kedua, muncul sinyal yang patut dicermati. Pasar mulai berhati-hati, sementara kepercayaan publik menunjukkan tanda-tanda penurunan, meski tingkat kepuasan terhadap Presiden masih berada di level tinggi sekitar 79–80 persen pada awal 2026 menurut survei Indikator Politik.
Gejala ini memang belum sangat kentara dalam survei politik secara keseluruhan. Namun di ranah ekonomi, sinyal ketidakpercayaan muncul lebih dini melalui indikator pasar: nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.400-an per dolar AS, volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus modal asing yang keluar secara berulang, serta revisi outlook utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings pada Maret 2026 dan Moody’s pada Februari 2026.
Padahal fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat 5,61 persen (yoy), inflasi relatif terkendali di kisaran 2,4–3,5 persen, dan cadangan devisa masih berada pada level aman. Artinya, persoalan utama bukan semata-mata pada angka makro, melainkan pada persepsi terhadap kualitas tata kelola, konsistensi kebijakan, serta independensi institusi.
Dalam ekonomi modern, persepsi sangat menentukan. Pasar tidak hanya membaca data hari ini, tetapi juga menghitung risiko masa depan. Ketika pemerintah dipandang terlalu dominan, minim checks and balances, serta kurang responsif terhadap kritik, premi risiko akan meningkat. Investor menjadi lebih hati-hati, dunia usaha menunda ekspansi, dan masyarakat pun merasakan ketidakpastian yang semakin nyata.
Salah satu faktor utama adalah melemahnya mekanisme checks and balances. Koalisi super mayoritas di DPR memang menciptakan stabilitas politik jangka pendek, tetapi sekaligus membuat fungsi pengawasan parlemen menjadi sangat lemah. Hal ini terlihat dalam proses keikutsertaan Indonesia dalam skema kerja sama BOP yang digagas Presiden Donald Trump. Terlepas dari manfaat strategisnya, minimnya keterlibatan DPR dalam keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang dominasi eksekutif dan transparansi kebijakan luar negeri.
Kekhawatiran serupa muncul pada kebijakan domestik. Kabinet yang sangat besar memunculkan pertanyaan tentang komitmen efisiensi birokrasi. Di satu sisi pemerintah mendorong penghematan anggaran dan pembatasan perjalanan dinas, di sisi lain mempertahankan struktur pemerintahan yang gemuk. Publik melihat kontradiksi yang jelas antara narasi efisiensi dan praktik sehari-hari.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki tujuan mulia—meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan stunting—juga menghadapi kritik tajam. Dengan anggaran mencapai Rp335 triliun pada 2026, muncul kekhawatiran mengenai transparansi pelaksanaan, tata kelola, serta potensi pengalihan dana dari sektor pendidikan dan kesehatan yang cukup signifikan.
Demikian pula dengan kebijakan Koperasi Merah Putih yang mengalihkan sebagian besar Dana Desa, sekitar 58 persen atau Rp34,57 triliun. Meski bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, kebijakan ini menuai resistensi luas dari kepala desa karena mengurangi ruang fiskal desa untuk pembangunan lokal. Dalam semangat desentralisasi, langkah ini berpotensi dibaca sebagai bentuk sentralisasi baru yang melemahkan kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat.
Ditambah lagi frekuensi reshuffle kabinet yang relatif tinggi dalam waktu singkat, yang kerap dinilai lebih didorong oleh kebutuhan akomodasi politik ketimbang parameter kinerja yang jelas. Polemik independensi lembaga negara, termasuk penunjukan pejabat strategis di Bank Indonesia, semakin memperkuat persepsi pasar tentang potensi intervensi politik.
Dalam kerangka ekonomi kelembagaan Douglass North, institusi yang kredibel dan independen dapat menurunkan biaya transaksi serta meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, ketika persepsi independensi melemah, biaya ekonomi menjadi lebih mahal: rupiah tertekan, yield obligasi naik, dan realisasi investasi cenderung tertahan.
Penurunan kepercayaan ini bukan sekadar dinamika politik biasa. Berbagai demonstrasi yang mulai bermunculan menandakan akumulasi keresahan masyarakat terhadap tata kelola anggaran, konsistensi kebijakan, dan kualitas demokrasi. Respons pemerintah yang masih cenderung minim terhadap kritik konstruktif semakin menyempitkan ruang koreksi yang sehat.
Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menjaga kepercayaan pasar sekaligus mempertahankan legitimasi publik. Ekonomi pada akhirnya bukan hanya soal angka pertumbuhan atau proyek megah, melainkan juga soal rasa percaya. Ketika masyarakat yakin bahwa pemerintah bekerja secara transparan, akuntabel, dan mau mendengar suara publik, stabilitas akan jauh lebih mudah dijaga.
Pemerintah masih memiliki waktu dan modal politik yang cukup untuk memperbaiki arah. Yang dibutuhkan bukan hanya komunikasi politik atau program populis semata, melainkan konsistensi dan transparansi kebijakan yang lebih tinggi, penguatan mekanisme checks and balances, audit independen terhadap program-program besar seperti MBG, pengembalian ruang fiskal yang lebih besar kepada daerah dan desa, serta keberanian membuka ruang kritik secara sehat tanpa merasa terancam.
Sebab pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan tidak diukur dari besarnya koalisi politik, melainkan dari tingkat kepercayaan yang diberikan oleh publik dan pasar. Dan kepercayaan, sekali hilang, adalah modal paling sulit untuk dipulihkan.
