RumpiKota.Com– Survei terbaru yang dilakukan oleh Timur Barat Research Center (TBRC) mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat di Banten dan Jakarta mendukung kelanjutan proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Kabupaten Tangerang.
Sebanyak 88,8% responden menyatakan setuju proyek tetap berjalan, sementara hanya 5,1% yang menolak.
Direktur Riset TBRC, Renvinno, menyatakan bahwa survei ini dilakukan untuk mengukur persepsi publik terhadap proyek PIK 2 serta dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan politik di kawasan tersebut.
Survei ini dilakukan pada 18-25 Januari 2025 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.680 responden yang dipilih secara acak menggunakan teknik Multistage Random Sampling.
Hasil survei menunjukkan bahwa 82,8% responden khawatir jika proyek PIK 2 terhambat, pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan Jakarta akan terganggu.
Selain itu, 84,6% percaya bahwa hambatan terhadap proyek ini dapat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“PIK 2 bukan hanya soal properti, tetapi juga menyangkut ribuan tenaga kerja dan pendapatan daerah. Jika proyek ini dihentikan tanpa solusi yang jelas, dampaknya bisa meluas,” ujar Renvinno.
Selain itu, 74,1% responden menilai pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PIK 2 oleh pemerintah sebagai langkah yang merugikan investasi di Indonesia.
Survei TBRC juga menemukan bahwa 78,6% responden menolak anggapan bahwa PIK 2 dikuasai oleh oligarki dan asing.
Sebaliknya, mereka menilai bahwa sektor pertambangan memiliki keterlibatan asing yang lebih dominan dibandingkan proyek properti seperti PIK 2.
“Saat ini, opini publik harus dibentuk berdasarkan data, bukan sekadar isu politik. Jika proyek ini sah secara hukum, maka pemerintah harus menjelaskannya dengan transparan kepada masyarakat,” kata Renvinno.
Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama di Banten turut menyuarakan dukungan terhadap kelanjutan proyek PIK 2. Kiai Hasan Basri, salah satu pemuka agama di Pakuhaji, Tangerang, menegaskan bahwa proyek ini memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
“Setiap hari ada ribuan orang yang bekerja di kawasan PIK 2, mulai dari pedagang kecil hingga pekerja konstruksi. Jika proyek ini dihentikan, siapa yang akan bertanggung jawab atas nasib mereka?” ujar Kiai Hasan.
Menurutnya, isu abrasi yang selama ini terjadi di pesisir utara Tangerang juga perlu diperhatikan.
“Pemerintah harus konsisten, kalau memang abrasi menjadi masalah utama, kenapa selama ini tidak ada kebijakan khusus untuk mengatasinya?” tambahnya.
TBRC merekomendasikan agar pemerintah bersikap lebih transparan dalam kebijakan terkait PIK 2. Menurut Renvinno, pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, maka kebijakan investasi harus dikelola dengan hati-hati. Keputusan yang terburu-buru justru bisa melemahkan kepercayaan investor,” pungkasnya.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan kelanjutan proyek PIK 2 demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Kini, keputusan ada di tangan pemerintah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai dengan regulasi dan kepentingan nasional.
