RumpikotaCom – Empat tahun sejak invasi penuh Rusia ke Ukraina, Kedutaan Besar Ukraina menggelar pameran bertajuk “Four Years of Resilience” yang tidak hanya menjadi ruang dokumentasi sejarah perang, tetapi juga panggilan moral bagi komunitas internasional, termasuk Indonesia, untuk meneguhkan kembali prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam pidato pembukaan, Kuasa Usaha Ad Interim Ukraina, Yevhenia Shynkarenko, menegaskan bahwa agresi militer yang dimulai pada 24 Februari 2022 merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. Namun, ia mengingatkan, perang ini sesungguhnya telah bermula sejak 2014 dengan pendudukan ilegal Krimea dan konflik bersenjata di Ukraina timur.
“Ini bukan sekadar serangan terhadap Ukraina. Ini adalah serangan terhadap tatanan internasional,” ujarnya.
Perang yang Menggerus Kemanusiaan
Empat tahun perang telah membawa dampak luas, bukan hanya bagi Ukraina, tetapi juga bagi stabilitas global. Serangan drone dan rudal masih terjadi hampir setiap hari. Sekitar 23 persen wilayah Ukraina, setara luas Pulau Jawa, masih terkontaminasi ranjau. Infrastruktur energi rusak berat, menjadikan musim dingin sebagai “senjata” yang mengancam warga sipil, rumah sakit, dan sekolah.
Lebih dari 800 fasilitas olahraga rusak atau hancur, dan ratusan atlet serta pelatih tewas. Ekosistem lingkungan terdampak serius. Fasilitas nuklir menjadi alat tekanan geopolitik. Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata krisis kemanusiaan.
Namun di tengah kehancuran, Ukraina tetap membangun. Sekolah dibangun dengan bunker perlindungan, rumah sakit dilengkapi cadangan listrik, dan ekspor gandum dipulihkan melalui program “Grain from Ukraine” untuk membantu negara-negara yang membutuhkan.
“Rekonstruksi bukan hanya tentang bangunan, tetapi tentang martabat dan hak untuk hidup,” tegas Shynkarenko.
Pesan Tegas: Tidak Ada Dua Sisi dalam Pembunuhan Warga Sipil
Dalam sesi doorstop bersama media, Shynkarenko menyampaikan pesan yang lebih tegas. Menjawab pertanyaan mengenai sikap Indonesia, ia menegaskan bahwa posisi resmi pemerintah Indonesia dalam mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina di forum PBB adalah “non-negotiable”.
“Kami menghargai sikap Indonesia dan berharap itu terus berlanjut,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Ukraina memperjuangkan prinsip bahwa setiap negara berdaulat bebas menentukan mitra dan aliansinya sendiri. “Kami berharap Indonesia akan membuat pilihan yang tepat dan bermanfaat bagi kepentingan nasionalnya,” katanya diplomatis.
Ketika ditanya mengenai pesan utama dari acara tersebut, Shynkarenko menjawab lugas:
“Tidak ada dua sisi ketika kita berbicara tentang perang. Tidak ada dua sisi ketika warga sipil dibunuh. Ketika orang-orang tak bersalah terbunuh, Anda harus menentukan sikap. Dan sikap itu haruslah perlindungan, yaitu perlindungan terhadap warga sipil, hukum internasional, dan tatanan dunia.”
Solidaritas Internasional dan Tanggung Jawab Moral
Dukungan terhadap Ukraina juga disampaikan para duta besar negara sahabat yang hadir.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyatakan bahwa apa yang terjadi di Ukraina berdampak pada seluruh dunia. “Jika kita ingin dunia yang lebih sedikit kekacauan dan kekerasan, kita harus mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina,” ujarnya.
Duta Besar Polandia, Pekka Kaihilahti mengingatkan sejarah negaranya yang pernah kehilangan wilayah dan ratusan ribu jiwa akibat perang. Ia menekankan pentingnya menjaga sistem internasional berbasis aturan, yang juga menjadi fondasi konstitusional Indonesia.
Sementara itu, Duta Besar Inggris,Dominic Jermey, memberikan penghormatan kepada ketahanan rakyat Ukraina yang tetap bertahan dalam suhu minus 20 derajat Celsius di tengah serangan terhadap sistem energi. Ia juga menegaskan bahwa solidaritas terhadap Ukraina berarti menjaga sistem hukum internasional yang menjadi dasar hubungan antarnegara.
Menanggapi dinamika geopolitik global, termasuk fokus Amerika Serikat pada kawasan lain, Shynkarenko menegaskan bahwa Ukraina menginginkan perdamaian secepat mungkin. “Bukan Ukraina yang perlu didorong menuju perdamaian. Kami yang menginginkannya. Yang perlu didorong adalah Rusia, oleh seluruh masyarakat internasional,” tegasnya.
Refleksi bagi Indonesia: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Bagi Indonesia, yang menjadikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai sila kedua Pancasila, peristiwa ini menjadi cermin reflektif. Prinsip kedaulatan, integritas teritorial, dan penyelesaian damai sengketa bukan sekadar diplomasi luar negeri, melainkan nilai konstitusional dan moral bangsa.
Perang di Ukraina mengingatkan bahwa ketika agresi dinormalisasi, bukan hanya satu negara yang terancam, tetapi seluruh sistem internasional. Perdamaian tanpa keadilan berisiko melegitimasi kekerasan.
Pameran “Four Years of Resilience” menjadi pengingat bahwa solidaritas kemanusiaan tidak berhenti pada batas geografis. Ketika warga sipil menjadi korban, ketika hukum internasional dilanggar, dunia dihadapkan pada pilihan: diam atau bersikap.
Empat tahun perlawanan Ukraina menunjukkan bahwa ketahanan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang mempertahankan martabat. Dan bagi masyarakat Indonesia, momentum ini menjadi ajakan untuk terus menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan hanya sebagai prinsip nasional, tetapi sebagai komitmen global
