Rumpikotacom, Jakarta– Nalar Bangsa Institute menanggapi pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang sebelumnya menyarankan pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan karena dinilai berpotensi membebani APBN.
Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, mengatakan kritik terhadap kebijakan publik merupakan hal yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, menurut dia, kritik tersebut perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih utuh terkait arah pembangunan nasional.
“Pernyataan yang menyarankan evaluasi kebijakan karena dianggap membebani APBN perlu dilihat secara lebih komprehensif,” kata Bin Bin Firman Tresnadi dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Ia menilai sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis, penguatan koperasi desa, serta kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi nasional, kerap dipersepsikan sebagai beban fiskal yang berpotensi memperbesar defisit anggaran.
Menurut dia, cara pandang tersebut dinilai terlalu menyederhanakan fungsi APBN yang tidak hanya berperan sebagai instrumen pengeluaran negara.
“Dalam ekonomi pembangunan modern, belanja negara bukan semata-mata beban, melainkan instrumen investasi sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Ia mencontohkan program makan bergizi gratis yang dinilai tidak hanya dapat dilihat dari sisi pengeluaran tahunan, melainkan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, serta membangun generasi produktif di masa depan.
Selain itu, penguatan koperasi desa dan ekonomi rakyat juga dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Menurut dia, desa tidak hanya merupakan wilayah administratif, tetapi juga basis produksi dan distribusi ekonomi.
“Ketika desa diperkuat melalui koperasi dan sistem ekonomi lokal, yang dibangun adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional,” katanya.
Bin Bin juga menekankan bahwa pengelolaan APBN tetap harus dilakukan secara disiplin. Namun, disiplin fiskal, menurut dia, tidak seharusnya dimaknai sebagai pengetatan yang dapat menghambat investasi sosial jangka panjang.
Ia menambahkan bahwa tekanan terhadap APBN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti gejolak harga energi global, konflik geopolitik, serta dinamika ekonomi dunia.
“Dalam situasi global yang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah konsolidasi nasional untuk mendukung agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut kritik tetap diperlukan dalam demokrasi, namun sebaiknya disertai dengan perspektif solusi agar tidak menimbulkan persepsi seolah-olah negara tengah menghadapi krisis.
“Perdebatan kebijakan yang sehat diperlukan untuk memperkuat arah pembangunan. Kritik yang konstruktif diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang jernih bagi kepentingan bangsa,” kata Bin Bin.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses panjang yang membutuhkan konsistensi serta dukungan berbagai pihak.
Menurut dia, kritik yang disampaikan dalam kerangka solusi strategis dinilai lebih bermanfaat bagi upaya memperkuat agenda transformasi ekonomi nasional.
