RumpikotaCom – Bawaslu DKI Jakarta memperkuat kolaborasi strategis dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jakarta. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu sekaligus menjaga ruang siaran yang sehat dan demokratis.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No.1, Tanah Abang, Kebon Melati, Jakarta Pusat, DKI Jakarta pada Rabu (15/4/2026) tersebut menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antar lembaga dalam menjaga integritas proses demokrasi, khususnya melalui pengawasan konten siaran yang berkaitan dengan kepemiluan.
Kolaborasi ini diarahkan untuk memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan tidak mengandung unsur disinformasi maupun pelanggaran kampanye di media penyiaran, terutama menjelang tahapan pemilu mendatang.
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, menegaskan bahwa area media penyiaran dan media sosial menjadi perhatian penting, karena sedikit banyak mendominasi persepsi yang terbangun,supaya konten yang baik dan berimbang termasuk dalam perhelatan Pemilu dapat memberikan kebaikan dan pendidikan politik yang konstruktif serta langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu yang adaptif terhadap perkembangan media.
“Pengawasan pemilu membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk KPID sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran. Sinergi ini penting agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial melalui penyampaian informasi yang berkualitas kepada publik,” ujarnya.
Menurut Ahmad Sulhy KPID memiliki peran penting dalam memastikan lembaga penyiaran menjalankan prinsip netralitas dan tidak menjadi sarana penyebaran konten yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Ketua KPID DKI Jakarta (15/4/2026).
Sementara itu, perwakilan KPID DKI Jakarta menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan isi siaran, khususnya yang berkaitan dengan informasi politik dan pemilu. Tegasnya
KPID menilai bahwa literasi media masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Oleh karena itu, selain pengawasan, edukasi kepada publik terkait penyiaran yang sehat akan terus ditingkatkan.
“Literasi media menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menyesatkan. Ini bagian dari upaya bersama dalam menjaga demokrasi,” tutup Ketua perwakilan KPID.
Sinergi antara Bawaslu dan KPID ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan pemilu berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem informasi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan di Provinsi DKI Jakarta.
Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat terus diperluas, tidak hanya pada pengawasan konten siaran, tetapi juga dalam penguatan edukasi publik dan pencegahan pelanggaran pemilu di ruang digital maupun penyiaran
