RumpiKota.com –Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama UNDP Indonesia meluncurkan Program Youth Ultra-Micro Entrepreneurs Empowerment (YUMEE) dan Entrepreneurial Skills Development Fund (ESDF) sebagai upaya memperkuat kapasitas usaha serta memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha perempuan muda di Indonesia.
Peluncuran program tersebut berlangsung di Menara Bappenas, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Inisiatif ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi pelaku usaha perempuan muda, mulai dari keterbatasan keterampilan, akses permodalan, hingga dukungan pengembangan usaha.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, mengatakan bahwa YUMEE dan ESDF hadir sebagai inovasi yang menghubungkan kebutuhan keterampilan dan pembiayaan secara lebih tepat sasaran.
“Program ini tidak hanya menjadi proyek percontohan, tetapi juga upaya untuk memastikan pelaku usaha memperoleh dukungan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat,” ujarnya.
Program YUMEE yang didanai oleh Temasek Foundation akan berfokus pada penyediaan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha bagi pengusaha perempuan muda pemilik usaha ultra mikro. Sementara itu, ESDF akan menguji coba pendekatan pembiayaan inovatif guna mendukung pengembangan keterampilan kewirausahaan di Indonesia.
UNDP Indonesia menilai pengusaha perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat pertumbuhan usaha mereka. Selain akses pembiayaan yang terbatas, minimnya jaringan profesional dan kesempatan pengembangan bisnis juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas, program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi perkembangan usaha perempuan muda.
Program YUMEE dan ESDF akan diuji coba selama satu tahun di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain membantu pengembangan usaha peserta, hasil pelaksanaan program juga diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap semakin banyak perempuan muda yang mampu mengembangkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
