Rumpikotacom, Jakarta – Pengamat Intelijen Universitas Indonesia, Paijo Parikesit, menyoroti polemik bergabungnya Indonesia ke Board of Peace (BOP) serta kaitannya dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, keputusan Indonesia bergabung atau tidak bergabung ke BOP tidak akan memengaruhi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Hal itu disampaikan Paijo Parikesit dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).
Paijo mengatakan, belakangan ini banyak tokoh agama maupun akademisi yang menyudutkan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) serta isi Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menurutnya, sejumlah hal perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak salah memahami kritik yang diarahkan kepada Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa konflik Iran–Israel memuncak pada Juni 2025 setelah Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap sejumlah situs nuklir dan militer Iran.
“Konflik Iran–Israel memuncak pada Juni 2025 dengan serangan udara besar-besaran Israel (Operasi Kebangkitan Singa) terhadap situs nuklir dan militer Iran pada 13 Juni. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Tel Aviv sebagai pembalasan, memicu perang 12 hari yang berakhir dengan gencatan senjata pada 24 Juni 2025,” ujar Paijo.
Ia juga menyebut bahwa Amerika Serikat kemudian ikut terlibat dalam konflik tersebut.
“Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat melancarkan operasi militer yang dilaporkan sebagai Operation Midnight Hammer dengan mengebom fasilitas nuklir utama Iran di Fordo, Natanz, dan Esfahan menggunakan pesawat pengebom B-2. Serangan ini terjadi di tengah konflik Iran–Israel yang memanas dan diperintahkan oleh Presiden Donald Trump untuk melumpuhkan program nuklir Iran,” jelasnya.
Setelah rangkaian konflik tersebut, menurut Paijo, Amerika Serikat dan Iran melanjutkan perundingan terkait fasilitas nuklir Iran.
Ia kemudian menjelaskan mengenai Board of Peace (BOP), yang merupakan dewan perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat.
“Board of Peace (BOP) adalah dewan perdamaian inisiatif Amerika Serikat yang diprakarsai Presiden Donald Trump untuk mencari solusi konflik Palestina–Israel, dan ditandatangani pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss,” katanya.
Dalam forum tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergabung untuk mendorong kemerdekaan Palestina serta mendukung solusi dua negara (two-state solution).
Selain itu, Paijo juga menyinggung perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC pada 19 Februari 2026.
“Perjanjian ini menyepakati tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk produk Indonesia ke Amerika Serikat serta penghapusan hambatan tarif lebih dari 99 persen untuk produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia,” terangnya.
Paijo menilai bahwa konflik terbaru di Timur Tengah kembali memanas pada Maret 2026.
“Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran baru dimulai pada Maret 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Indonesia bergabung ke BOP dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade merupakan dua hal yang berbeda dengan konflik militer yang terjadi saat ini.
“Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto bergabung ke dalam BOP yang bertujuan untuk perdamaian di Gaza, dan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade dilakukan setelah konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran terjadi. Artinya, BOP dan Agreement on Reciprocal Trade merupakan dua hal yang berbeda dengan konflik perang yang terjadi saat ini,” tegasnya.
Paijo juga menilai kritik terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo terkait isu tersebut tidak tepat.
“Artinya tokoh-tokoh dan organisasi yang menyudutkan kebijakan luar negeri Presiden Prabowo Subianto salah besar dan patut diduga ingin membonceng isu BOP dan Agreement on Reciprocal Trade untuk menciptakan kegaduhan serta kemarahan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, perjanjian dagang dengan Amerika Serikat justru dinilai dapat membantu Indonesia dalam menghadapi potensi gangguan pasokan energi global.
“Jika Agreement on Reciprocal Trade belum disepakati, sementara perang Amerika–Israel melawan Iran menyebabkan ditutupnya Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan minyak dunia, maka Indonesia akan kesulitan mendapatkan pasokan minyak mentah dari negara-negara Timur Tengah,” jelasnya.
Menurut Paijo, dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan bahwa Indonesia juga akan membeli minyak dan gas dari Amerika Serikat.
“Dengan adanya Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat, yang salah satu isinya Indonesia wajib membeli minyak dan gas dari Amerika Serikat, maka kelangkaan BBM domestik bisa dihindari akibat terhambatnya suplai minyak mentah dari Timur Tengah ke Indonesia karena perang,” katanya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.
“Nah, bagi yang waras jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu negatif terkait BOP dan Agreement on Reciprocal Trade antara Amerika Serikat dan Indonesia,” pungkas Paijo Parikesit.
