RumpiKotaCom, Jakarta– Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai persepsi masyarakat terhadap kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo Subianto selama semester pertama tahun 2026.
Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 79,3 persen. Sementara itu, 13,5 persen responden menyatakan belum puas terhadap kinerja Presiden pada semester pertama 2026, sedangkan 7,2 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
LKPI menilai temuan tersebut mencerminkan persepsi masyarakat terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pertanian dan kesejahteraan petani, serta kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik.
Pada aspek pemberantasan korupsi, hasil survei menunjukkan 83,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Sementara 14,7 persen menyatakan tidak puas dan 2,1 persen tidak memberikan tanggapan.
Kemudian pada sektor pertanian, percepatan program prioritas Presiden yang dinilai berdampak pada perbaikan tata kelola pertanian serta kondisi petani memperoleh tingkat kepuasan sebesar 78,4 persen. Adapun 17,3 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 4,3 persen memilih tidak menjawab.
Sementara itu, di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik, sebanyak 85,8 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden dalam menjaga stabilitas harga sembako. Di sisi lain, 11,2 persen responden mengaku tidak puas dan 3 persen tidak memberikan jawaban.
Direktur Eksekutif LKPI, Novriansyah, mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan optimisme masyarakat terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Melihat hasil survei kami ini, kami semakin yakin bahwa semua yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia maju akan menemui muara tujuannya. Pun demikian masyarakat menilai Presiden Prabowo Subianto telah memenuhi harapan masyarakat terkait pemberantasan korupsi, tata kelola pertanian, kesejahteraan petani serta kemampuan menjaga stabilitas harga sembako di tengah masyarakat,” ujar Novriansyah dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (3/8/2026).
Metodologi Survei LKPI
Survei dilaksanakan pada 18–28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Pengambilan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang disertai verifikasi digital guna memastikan validitas hasil penelitian.
LKPI merupakan lembaga riset dan konsultan strategis yang bergerak di bidang survei opini publik, analisis kebijakan, serta kajian ekonomi dan geopolitik nasional.
Penilaian Responden terhadap Kondisi Keamanan
Dalam aspek kondisi keamanan nasional, 40,8 persen responden menilai situasi keamanan berada dalam kategori baik dan sangat baik. Sebanyak 36,5 persen menilai kondisi keamanan berjalan biasa saja.
Sementara itu, 13,3 persen responden berpendapat kondisi keamanan cenderung buruk atau sangat buruk, sedangkan 9,4 persen memilih tidak memberikan jawaban.
Penilaian terhadap Penegakan Hukum
Pada aspek penegakan hukum, 31,8 persen responden menilai kinerjanya baik hingga sangat baik. Sebanyak 35,7 persen menganggap penegakan hukum berjalan biasa saja.
Di sisi lain, 23,7 persen responden menilai penegakan hukum masih buruk atau sangat buruk, sedangkan 8,8 persen tidak memberikan tanggapan.
Persepsi terhadap Pemberantasan Korupsi
Untuk kondisi pemberantasan korupsi, sebanyak 69,9 persen responden menilai kinerjanya baik dan sangat baik.
Kemudian 13,3 persen responden menilai pemberantasan korupsi berjalan biasa saja, sementara 15,6 persen menganggap kinerjanya buruk atau sangat buruk. Sebanyak 1,2 persen responden tidak memberikan jawaban.
Kriteria Penilaian Kinerja Presiden
Dalam pengukuran kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama semester pertama 2026, LKPI menggunakan sejumlah indikator.
Perhatian terhadap Kesulitan Rakyat
Sebanyak 76,8 persen responden memberikan apresiasi terhadap perhatian Presiden kepada kesulitan masyarakat. Sementara 18,4 persen menyatakan tidak puas dan 4,8 persen tidak memberikan jawaban.
Program Sosial bagi Rakyat
Program-program sosial pemerintah memperoleh tingkat kepuasan sebesar 82,1 persen. Adapun 11,7 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 6,2 persen memilih tidak menjawab.
Menjaga Persatuan dan Stabilitas Politik
Dalam aspek menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional, sebanyak 80,2 persen responden merasa puas terhadap kinerja Presiden. Sebaliknya, 17,5 persen responden menyatakan tidak puas dan 2,3 persen tidak memberikan tanggapan.
Jaminan Ketersediaan Sembako
Sebanyak 84,7 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintah dalam menjamin ketersediaan sembako. Sementara 13,9 persen menyatakan tidak puas dan 1,4 persen tidak memberikan jawaban.
Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran
Pada indikator penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, 60,2 persen responden menilai pemerintah berhasil. Sebanyak 27,3 persen menyatakan belum berhasil, sedangkan 12,5 persen tidak memberikan jawaban.
Menurut Novriansyah, indikator yang digunakan dalam survei meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi, ketersediaan sembako, penegakan hukum, serta stabilitas politik nasional.
“Indikator-indikator yang terpotret dalam survei kali ini cenderung positif, meski ada beberapa konsentrasi akselerasi di bidang pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lebih masif lagi, sehingga kepuasan publik bisa terus terjaga,” ungkapnya.
Kesimpulan LKPI
LKPI menyimpulkan persepsi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto masih diterima secara positif oleh responden sebagai representasi masyarakat Indonesia.
Menurut LKPI, penilaian positif tersebut didorong oleh sejumlah faktor, yakni masyarakat menilai pemberantasan korupsi yang dilakukan Presiden Prabowo tidak sekadar wacana, berbagai program strategis dinilai membawa perbaikan tata kelola pertanian dan kondisi petani, keberhasilan menjaga stabilitas harga sembako di tengah gejolak geopolitik dunia, perhatian terhadap kesulitan rakyat, pelaksanaan program-program sosial pemerintah, komitmen menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional, kemampuan menjamin ketersediaan sembako, serta penilaian positif terhadap upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Pengamat: Hasil Survei Selaras dengan Data BPS dan BI
Pengamat ekonomi dari UIN, Dr. Surya Vandiantara, menilai hasil survei LKPI pada sektor ekonomi sejalan dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, keselarasan tersebut terlihat dari berbagai indikator fundamental perekonomian Indonesia, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), neraca perdagangan, hingga cadangan devisa.
Terkait jaminan ketersediaan sembako yang memperoleh tingkat kepuasan 84,7 persen, Surya menyebut hal itu selaras dengan pertumbuhan PDB kumulatif (C to C) tahun 2025 yang mencapai 5,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 5,03 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen.
Ia juga mengacu pada data BPS yang mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen sepanjang 2025. Berdasarkan capaian tersebut, menurutnya tingkat kepuasan responden terhadap jaminan ketersediaan sembako dinilai sejalan dengan kondisi ekonomi yang tercermin dalam data resmi pemerintah.
Survei ini disampaikan LKPI sebagai gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada semester pertama tahun 2026, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara nasional dengan metode ilmiah.