RumpikotaCom– Peluncuran Danantara sebagai superholding BUMN dengan aset lebih dari Rp 14.000 triliun menjadi langkah besar dalam arah baru pembangunan ekonomi Indonesia. Entitas raksasa ini memicu optimisme, sekaligus kekhawatiran terkait masa depan demokrasi ekonomi nasional.
Komisaris PT Pelindo (Persero) dan mantan Waketum Gerindra, Arief Poyuono, menilai Danantara berpotensi mengakhiri fragmentasi BUMN dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Namun ia menegaskan bahwa publik tetap harus kritis melihat potensi risikonya.
Manuver Geopolitik, Bukan Sekadar Reformasi BUMN
Arief menjelaskan bahwa pembentukan Danantara adalah strategi geopolitik ekonomi. Di tengah persaingan global—mulai dari teknologi, energi bersih, hingga tensi AS–Tiongkok—Indonesia membutuhkan instrumen kapital besar yang tidak bisa hanya bertumpu pada APBN yang berada di kisaran Rp 3.300 triliun.
“Negara tidak punya pilihan kecuali masuk sebagai investor strategis,” ujar Arief, Jumat (5/12/2025).
Dengan konsolidasi BRI, Mandiri, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, hingga MIND ID, negara disebut bergeser menjadi developmental strategic state yang aktif mengarahkan investasi jangka panjang.
Tiga Fokus Utama Danantara, Arief merinci tiga prioritas strategis Danantara:
1. Ketahanan Energi & Hilirisasi
Menguatkan rantai industri baterai dan kendaraan listrik, serta memastikan hilirisasi mineral berjalan hingga manufaktur teknologi tinggi.
2. Kedaulatan Teknologi & Data
Melalui Telkom, Danantara bisa mendorong pembangunan pusat data nasional, cloud computing berdaulat, pengembangan AI, hingga pertahanan siber.
“Digital sovereignty adalah bagian dari pertahanan negara,” tegasnya.
3. Kapasitas Strategis Nasional
Membangun kemampuan ekonomi jangka panjang agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi pemain global.
Risiko Konsentrasi Kekuasaan
Di balik potensinya, Arief mengingatkan adanya risiko konsentrasi kekuasaan ekonomi, tumpang tindih kewenangan, hingga persoalan transparansi pembiayaan.
Ia menggarisbawahi bahwa tata kelola Danantara harus transparan dan bebas intervensi politik jangka pendek agar tidak memicu distorsi pasar.
Publik Menjadi Penentu
Arief menilai keberhasilan Danantara bergantung pada pengawasan publik.
“Kita harus optimis tetapi tetap kritis. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci,” ujarnya.
Danantara disebut menjadi ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto—apakah akan menjadi mesin kedaulatan ekonomi atau justru memunculkan risiko baru. Publik, kata Arief, akan menjadi penentu arah akhirnya.
Arief Poyuono Soroti Danantara: Superholding Rp 14.000 Triliun dan Masa Depan Ekonomi Indonesia
