RumpiKota.com, — Kontribusi ekonomi Jakarta terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat sebesar 16,67% pada triwulan I 2026. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai penyumbang tunggal terbesar bagi perekonomian Indonesia.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyatakan perekonomian Jakarta menyumbang 16,67% terhadap perekonomian nasional dan mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Menurut Iwan, perekonomian Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh 5,59% secara tahunan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61%.
Sensus Ekonomi 2026 dan Kebijakan Balai Kota
Berangkat dari besarnya bobot ekonomi Jakarta terhadap perekonosenmian nasional, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Balai Kota Jakarta pada Senin, 13 Juli 2026. Pencanangan ini menandai dimulainya pendataan menyeluruh yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.
Pemprov DKI berharap sensus tersebut menghasilkan gambaran utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan, mulai dari peningkatan investasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan warga. Pramono menilai posisi Jakarta yang menopang 16,67% ekonomi nasional membuat sensus kali ini memiliki arti yang lebih luas dibanding daerah lain.
Menurut Pramono, data yang dihasilkan sensus tidak hanya menggambarkan struktur ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memotret perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia menyebut data BPS selama ini menjadi rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan Jakarta.
Data Ekonomi Pendukung dari Pertumbuhan dan Inflasi
Optimisme Pemprov DKI terhadap sensus ini ditopang capaian ekonomi Jakarta yang menunjukkan tren positif. Pada triwulan terbaru, ekonomi Jakarta tumbuh 5,59%, sementara inflasi tercatat 2,78%, level terendah di Pulau Jawa dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34%.
Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mencapai sekitar Rp1.028,44 triliun, tumbuh 5,59% secara tahunan. Dari sisi eksternal, ekspor barang dan jasa Jakarta tumbuh 8,98% secara tahunan, meningkat dari 7,62% pada triwulan sebelumnya.
Iwan menjelaskan kinerja positif tersebut ditopang permintaan domestik yang solid dan investasi yang tetap tumbuh. Sektor perdagangan, informasi dan komunikasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebagai lapangan usaha utama yang menopang pertumbuhan tersebut.
Konsumsi rumah tangga turut terdorong oleh momentum musiman. Peningkatan konsumsi masyarakat sejalan dengan periode Ramadhan, Idul Fitri, Imlek, dan Nyepi, didukung kenaikan Upah Minimum Provinsi serta penyaluran Tunjangan Hari Raya.
Perluasan Cakupan ke Wilayah Penyangga Jabodetabek
Urgensi data ekonomi Jakarta tidak berhenti di batas administratif ibu kota. Aktivitas ekonomi Jabodetabek yang saling terkait membuat Pemprov DKI turut mendorong keketatan pendataan di wilayah penyangga: Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Di Kota Depok, BPS setempat mengerahkan personel dalam jumlah besar untuk memastikan cakupan pendataan. BPS Kota Depok mengerahkan 1.278 petugas untuk melakukan pendataan door-to-door kepada pelaku usaha maupun rumah tangga di seluruh wilayah kota tersebut. Kepala BPS Kota Depok, Agus Marzuki, berharap masyarakat menerima petugas dengan baik dan memberikan jawaban yang jujur.
Skala pengerahan petugas lebih besar terlihat di Kabupaten Bekasi. BPS Kabupaten Bekasi menerjunkan sekitar 2.400 petugas untuk sensus ekonomi 2026 dengan metode pendataan dari pintu ke pintu, mencakup seluruh unit usaha dari skala mikro hingga perusahaan besar.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi, Rengga Adhy Pratama, menjelaskan tahapan pendataan telah berjalan sejak Mei 2026 dengan fokus awal pada sosialisasi dan pengisian data mandiri. Memasuki pertengahan Juni, petugas mulai turun langsung mewawancarai pelaku usaha, termasuk usaha mikro seperti warung kelontong yang memiliki karakteristik struktur ekonomi tersendiri.
Di Kota Tangerang, pendataan dilakukan dengan kombinasi metode digital dan tatap muka. Petugas BPS mendatangi lokasi usaha yang belum mengisi kuesioner secara mandiri melalui Computer Assisted Web Interviewing, setelah sebelumnya pelaku usaha diberi kesempatan mengisi data secara daring lewat tautan email atau WhatsApp.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Mugiya Wardhany, mengimbau pelaku usaha menerapkan prinsip TIR Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia terjaga. Ia menegaskan seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Jadwal dan Progres Pendataan Nasional
Pendataan lapangan secara door-to-door di seluruh wilayah Jabodetabek berlangsung pada periode yang sama, yakni 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Metode ini menjadi tahap lanjutan setelah masa pengisian mandiri yang telah dibuka sejak awal Mei 2026.
Secara nasional, progres pendataan menunjukkan perkembangan yang terus bertambah. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut progres capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah DKI Jakarta telah mencapai 45,17% per Senin, 13 Juli 2026.
Sensus ini menyasar dua kategori utama, yakni seluruh pelaku usaha lintas sektor — mulai pertanian, pendidikan, kesehatan, industri, hingga perdagangan — serta rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha, termasuk usaha yang dijalankan secara daring. Bagi rumah tangga berusaha, petugas turut mengumpulkan data omzet, produksi, tenaga kerja, pendapatan, dan pengeluaran usaha.
Sensus Ekonomi sebagai Agenda Sepuluh Tahunan
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan yang dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun sekali, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Cakupannya meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Usaha Besar (UB).
Skala usaha yang harus didata di DKI Jakarta tergolong besar. Jakarta sebagai kontributor 16,7% PDB Indonesia menjadi rumah bagi 1.481.176 unit usaha yang menjadi sasaran pendataan.
Data hasil sensus nantinya tidak hanya dipakai untuk kebutuhan statistik semata. BPS menegaskan data ini menjadi fondasi kebijakan ekonomi nasional, dasar kebijakan pembangunan daerah, penguatan UMKM, serta perencanaan strategi hilirisasi dan investasi.
Dampak bagi Kebijakan Fiskal Daerah
Besarnya kontribusi ekonomi Jakarta turut memengaruhi arah kebijakan fiskal daerah. Pemprov DKI menegaskan keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur semata dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan warga.
Sebagai gambaran alokasi fiskal, APBD DKI Jakarta 2026 tercatat sekitar Rp81,32 triliun, dengan sekitar Rp19,75 triliun di antaranya dialokasikan untuk sektor pendidikan melalui program seperti Kartu Jakarta Pintar Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Data ekonomi yang akurat dari sensus diharapkan membantu pemerintah mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus menentukan arah kebijakan berikutnya.
Pendataan door-to-door di seluruh wilayah Jabodetabek akan terus berlangsung hingga batas akhir 31 Agustus 2026. Pemprov DKI Jakarta bersama BPS mengajak masyarakat dan pelaku usaha di wilayah penyangga untuk menerima kedatangan petugas resmi serta memberikan data yang akurat sesuai jadwal yang ditetapkan.
Hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu rujukan utama penyusunan kebijakan ekonomi makro Jakarta dan nasional pada periode berikutnya, termasuk kebijakan pengendalian inflasi dan strategi penguatan pertumbuhan yang tengah dijaga Pemprov DKI di tengah kontribusinya yang dominan terhadap perekonomian Indonesia.
Sumber: Data dan informasi dalam artikel ini dihimpun serta diverifikasi dari ANTARA News, Kompas.com, Kontan, Indoposco, NU Online Jakarta, MOST 1058 FM, Suar.id, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Depok, Radar Bekasi, dan Lingkar.news.