RumpiKota.com, — Presiden Prabowo Subianto kembali membantah narasi bahwa perekonomian Indonesia akan kolaps dalam tiga forum resmi yang berbeda sepanjang sepekan terakhir Juli 2026. Bantahan itu disampaikan berturut-turut di Malang pada 17 Juli, Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 20 Juli, dan puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center pada 23 Juli.
Dalam ketiga forum tersebut, Presiden mengangkat data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61% serta realisasi investasi semester I 2026 senilai Rp1.010,6 triliun sebagai bukti bahwa prediksi kolaps yang menurutnya berulang setiap bulan tidak pernah terbukti. Pernyataan itu muncul bersamaan dengan tekanan nilai tukar rupiah yang bertahan di atas level Rp18.000 per dolar AS serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah pabrik tekstil, garmen, dan komponen elektronik.
Apa yang Disampaikan Prabowo di Tiga Forum Berbeda?
Di Malang, Jawa Timur, Presiden menyinggung isu itu saat menghadiri Panen Raya TNI Terintegrasi pada Jumat, 17 Juli 2026. Ia menanggapi narasi “Indonesia Gelap” dan prediksi kolaps bulanan dengan nada santai di hadapan hadirin.
“Indonesia gelap, kalau pakai kacamata gelap, ya gelap terus,” kata Presiden, sebagaimana dikutip Kompas TV. Ia menambahkan bahwa prediksi kolaps sudah muncul sejak Juni dan berlanjut ke Juli tanpa pernah terbukti.
Tiga hari berselang, di Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada Senin, 20 Juli 2026, Presiden kembali mengangkat isu yang sama. Ia menyebut kondisi nasional justru menunjukkan penguatan meski pekerjaan pemerintah masih banyak yang harus diselesaikan.
“Semakin hari semakin kuat,” ujar Presiden dalam forum tersebut, seperti dilaporkan Kontan.co.id. Dalam kesempatan itu Presiden juga membantah tudingan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pemicu potensi kolapsnya perekonomian nasional.
Puncaknya terjadi di Harlah ke-28 PKB, JCC Senayan, Kamis malam, 23 Juli 2026. Presiden menyebut adanya “kampanye besar” yang menurutnya memprediksi kolaps setiap bulan sejak April, namun tidak satu pun terbukti hingga Juli.
Presiden memakai analogi suporter sepak bola untuk merespons kritik tersebut. “Jangan turunkan moral dong,” katanya, seperti dilaporkan Bisnis.com, sembari meminta publik tidak melemahkan semangat menghadapi tantangan negara.
Dalam pidato di Harlah PKB yang berlangsung lebih dari satu jam itu, Presiden juga mengangkat indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 6,5 yang menurutnya menunjukkan kebocoran sekitar 30% dalam perekonomian nasional. Ia mengklaim pemerintah telah menghemat lebih dari Rp300 triliun melalui penghentian praktik mark up pengadaan barang dan jasa, yang menurutnya dialihkan untuk mendanai program MBG, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi sekolah.
Data BPS: Pertumbuhan 5,61% dan Investasi Tembus Rp1.010,6 Triliun
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan pada kuartal I 2026, berdasarkan rilis resmi pada 5 Mei 2026. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan angka tersebut merupakan capaian kuartal pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2025 yang tumbuh 4,87%. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto, tumbuh 5,52% didorong faktor musiman Ramadan dan Idulfitri.
Namun secara kuartalan (quarter to quarter), ekonomi justru mengalami kontraksi 0,77%. Defisit APBN kuartal I 2026 juga tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB, angka defisit triwulan pertama tertinggi sepanjang sejarah pencatatan.
Di sisi investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada 16 Juli 2026. Angka itu setara 49,5% dari target tahunan sebesar Rp2.041,3 triliun dan tumbuh 7,2% secara tahunan.
Realisasi investasi pada kuartal II 2026 saja tercatat Rp511,8 triliun. Investasi tersebut diklaim menyerap 1,44 juta hingga 1,45 juta tenaga kerja, naik 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 masih akan berada di atas 5%. BPS dijadwalkan merilis data resmi pertumbuhan kuartal II pada awal Agustus 2026.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyatakan pertumbuhan 5,61% pada kuartal I 2026 belum sepenuhnya berkualitas karena didominasi sektor padat modal. Sektor semacam itu, menurutnya memiliki daya serap tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibandingkan industri padat karya.
Realitas inilah yang memicu perdebatan panjang di ruang publik, sebagaimana analisis ekonomi dari Adikartocom menilai alasan angka pertumbuhan negara dan keluhan krisis warga bisa sama-sama benar, karena adanya jurang pemisah antara indikator kertas dengan realitas isi dompet masyarakatnya.
Rupiah Tertekan di Kisaran Rp18.000, Kursi Gubernur BI Kosong
Di tengah klaim penguatan makro ekonomi tersebut, nilai tukar rupiah justru menunjukkan tren pelemahan berkepanjangan terhadap dolar AS. Pada penutupan perdagangan Jumat, 31 Juli 2026, rupiah bergerak di kisaran Rp18.070 hingga Rp18.110 per dolar AS, setelah sempat menyentuh level psikologis di atas Rp18.100 pada pekan yang sama.
Pelemahan itu berlangsung di tengah kekosongan pucuk pimpinan Bank Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri secara mendadak dengan alasan pribadi, dengan surat pengunduran diri disampaikan kepada Presiden pada 25 Juli 2026 dan diumumkan secara resmi dua hari kemudian.
Posisi Gubernur BI untuk sementara dijabat oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti. Analis yang dikutip Tirto.id menyebut ketidakpastian suksesi kepemimpinan bank sentral turut menambah kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan moneter ke depan.
Sebelum pengunduran diri tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan total 100 basis poin sejak Mei 2026 sebagai upaya menahan pelemahan rupiah. Bank sentral juga memperketat batas pembelian dolar AS tanpa transaksi dasar (underlying), dari sebelumnya 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS pada April, dan direncanakan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS mulai Juni 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI sempat mendesak Perry Warjiyo mundur pada rapat kerja Mei 2026 setelah rupiah sempat anjlok ke level Rp17.600-an. Rupiah bahkan tercatat mencapai titik terendah tahunan di Juni 2026, menurut data yang dihimpun Trading Economics.
Gelombang PHK di Sektor Padat Karya, Tekstil hingga Elektronik
Sementara data makro menunjukkan tren positif, sektor manufaktur padat karya mencatat rentetan pemutusan hubungan kerja sepanjang tahun berjalan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan sekitar 20 ribu pekerja terkena PHK hingga Maret 2026, dengan industri padat karya sebagai sektor paling banyak terdampak.
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri mencatat secara resmi 8.389 tenaga kerja terkena PHK pada kuartal I 2026. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada Mei 2026 memperingatkan potensi 10 perusahaan di sektor tekstil, garmen, plastik, dan komponen elektronik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta akan tutup dalam tiga bulan ke depan.
Ancaman itu berlanjut pada Juni 2026, ketika Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut sekitar 55 ribu buruh terancam PHK dalam waktu dekat akibat lonjakan harga gas industri, terutama di sektor keramik. Data GoodStats yang mengutip lembaga riset CORE menyebut subsektor pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik sebagai yang paling rentan terkena PHK sepanjang 2026.
Dampak penutupan pabrik mulai terlihat di sejumlah daerah, termasuk PT Victory Apparel di Semarang dan PT Samwon Busana Indonesia di Jepara, Jawa Tengah. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah Ahmad Aziz menegaskan pemerintah daerah memastikan pemenuhan hak-hak pekerja terdampak, termasuk Jaminan Hari Tua, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, dan pesangon.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengakui bahwa PHK di sektor tersebut sulit dihindari di tengah tekanan ekonomi global. Ia menyatakan kementerian berupaya menjaga iklim ketenagakerjaan tetap kondusif meski gejolak terus berlangsung.
Kepala Pusat Makroekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menyatakan pertumbuhan 5,61% pada kuartal I 2026 belum sepenuhnya berkualitas karena didominasi sektor padat modal. Sektor semacam itu, menurutnya, memiliki daya serap tenaga kerja yang relatif rendah dibandingkan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
Kondisi tersebut berbeda dengan sektor manufaktur padat karya yang justru tertekan oleh tingginya biaya produksi dan gempuran produk impor. Rizal Taufikurahman menyebut elastisitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja terus menurun akibat kesenjangan struktur investasi tersebut.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada Mei 2026 sempat menyoroti kontradiksi serupa. Organisasi itu memperingatkan potensi PHK di lima sektor industri yakni tekstil, plastik, elektronik, otomotif, dan semen, meski pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,61% pada periode yang sama.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespons peringatan tersebut dengan menyatakan optimisme atas daya tahan sektor industri nasional. Pernyataan itu disampaikan setelah pertemuannya dengan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan pada awal Mei 2026.
Respons Pemerintah dan Klaim Efisiensi Anggaran
Dalam pidato di Harlah PKB, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah bukan konsep baru yang disebut sejumlah pihak sebagai “Prabowonomics”, melainkan implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Ia menyatakan seluruh arah kebijakan bertujuan memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Presiden juga menegaskan perbedaan antara kritik yang membangun dengan fitnah dan ujaran kasar. Ia menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat pada semester II 2026. Purbaya menyebut pihaknya memastikan likuiditas cukup di sistem perekonomian untuk mendorong pertumbuhan pada kuartal III dan IV.
BPS dijadwalkan merilis data resmi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 pada awal Agustus 2026, yang akan menjadi indikator apakah tren pertumbuhan di atas 5% dapat dipertahankan. Hasil rilis tersebut juga akan diuji dengan data ketenagakerjaan dan nilai tukar rupiah yang masih bergerak fluktuatif hingga akhir Juli 2026.
Proses suksesi Gubernur Bank Indonesia definitif pengganti Perry Warjiyo turut menjadi perhatian pasar dalam beberapa pekan ke depan. Kepastian sosok pemimpin baru bank sentral disebut sejumlah analis akan memengaruhi arah kebijakan moneter dan pergerakan rupiah selanjutnya.
Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2026 menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, yang lazim memuat evaluasi capaian pemerintah selama satu tahun terakhir. Forum tersebut berpotensi menjadi ajang lanjutan bagi pemerintah untuk memaparkan data ekonomi sekaligus merespons kritik yang masih berlangsung terkait dampak sosial di sektor manufaktur.
Sumber: Data dan informasi dalam artikel ini dihimpun serta diverifikasi dari Kompas.com, CNBC Indonesia, Kontan.co.id, Kompas TV, Bisnis.com, Kompas.com, BPS melalui Kompas.com, Tribunnews.com, Sekretariat Negara RI, ANTARA News, Tribunnews.com, CNN Indonesia, Tirto.id, Bisnis.com, Liputan6.com, Okezone, Gebrak.id, GoodStats, dan Asatu News.